Inpres no 5 tahun 2004 pdf

Kementerian pan deputi bidang pengawasan konsultasi publik instruksi presiden no. Instruksi presiden nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi tahun 2004 2009 berkoordinasi dengan menterikepala lembaga pemerintah non departemen terkait dan unsur masyarakat serta komisi pemberantasan korupsi. Umumnya orang lebih suka mengunjungi tempat wisata di dalam negeri. Rpjp daerah mernuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada rpjp nasional. Bahwa agar pelaksanaan fungsi tersebut oleh berbagai instansi pemerintah dapat berjalan. Bahwa untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, mempercepat kemajuan desa dan menghadapi persaingan global dipandang perlu melakukan percepatan pembangunan perdesaan. Pada adblock, klik dont run on pages on this domain. Tema jenis tahun perwakilan glosarium kategori instruksi presiden inpres nomor 10 tahun 2016.

Instruksi presiden republik indonesia nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi presiden republik indonesia, dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi dengan ini menginstruksikan. Undangundang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi lembaran. Nomor 3 tahun 2001 tentang penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna presiden republik indonesia, menimbang. Nomor 12 tahun 2016 tentang gerakan nasional revolusi mental presiden republik indonesia, dalam rangka memperbaiki dan membangun karakter bangsa indonesia dengan melaksanakan revolusi mental yang mengacu pada nilainilai integritas, etos kerja, dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur. Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan adblock pada browser anda. Undangundang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 8, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4358. Penanganan darurat dan tindak lanjut inpres no 5 tahun. Dalam rangka percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di lombok, nusa tenggara barat ntb, untuk pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di kabupatenkota dan wilayah terdampak bencana, pada 23 agustus 2018, presiden joko widodo telah menandatangani intruksi presiden inpres nomor 5 tahun 2018 tentang percepatan. Angka prevalensi narional setahun terakhir 2,1 %, setara dengan 1,51 juta. Intruksi presiden inpres jaringan dokumentasi informasi hukum. Pada adblock plus klik enabled on this site untuk menonaktifkan adblocking pada laman. Keputusan kepolisian republik indonesia nomor 43 tahun 2004.

Uu nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan uu nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Undangundangan nomor 25 tahun 2000 tentang program pembangunan nasional propenas tahun 2000 2004 lembaran negara tahun 2000 nomor 206. Matrik ringkasan capaian pelaksanaan inpres nomor 5 tahun 2004 di lingkungan kementerian keuangan pada tahun 2011 8 bab ii. Tugas kemendikbud sesuai inpres no 5 tahun 2018 berkoordinasi dengan kl terkait dan pemda setempat dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi untuk sarana pendidikan yang rusak akibat bencana melakukan pemulihan fungsi proses belajar mengajar di kabkota dan wilayah terdampak bencana kementerian pendidikan dan kebudayaan. Undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun 2004 1. Rencana pembangunan jangka menengah kementerianlembaga tahun 2015 2019, yang selanjutnya disebut rencana strategis kementerianlembaga, adalah dokumen perencanaan kementerianlembaga untuk periode 5 lima tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

Kemunculan inpres ini tidak saja diartikan sebagai tindak lanjut inpres no 6 tahun 2001 tetapi juga merupakan cetusan komitmen untuk. Presiden nomor 3 tahun 2012 tentang kebijakan pengadaan gabahberas dan penyaluran beras oleh pemerintah, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Inpres nomor 11 tahun 2016 tentang langkahlangkah pengendalian transfer ke daerah dan dana desa dalam rangka pengamanan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan tahun anggaran 2016. Intruksi presiden inpres, 10 2015, lampiran instruksi presiden nomor 10 tahun 2015 tentang aksi hak. Inpres nomor 5 tahun 2005 tentang pemberdayaan industri pelayaran nasional angkutan laut dalam negeri harus dilayani kapal berbendera indonesia.

Undangundang republik indonesia nomor 5 tahun 2004. Pada tahun 2008 jumlah orang indonesia yang berkunjung ke luar negeri mengalami kenaikan sebesar 1,7 juta dibanding dengan tahun 2004. Undangundang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi lembaran negara republik indonesia tahun 2001 nomor 6, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4152 sebagaimana telah berubah berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor 002puui2003 tanggal 21 desember 2004 berita negara republik indonesia nomor 1 tahun 2005. Menyiapkan rumusan kebijakan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelaksanaan berbagai dokumen nasional pemberantasan korupsi ini tentu menuai tantangan. Inpres no 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Undangundang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan. Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi. Bahwa fungsi intelijen sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, khususnya dalam upaya untuk menjaga serta memelihara kedaulatan, persatuan dan kesatuan bangsa serta negara.

Klik logo adblockadblock plus, yang berada disebelah kanan address bar. Pasal 20, pasal 21, pasal 24, pasal 24a, pasal 24b, dan pasal 25 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Perubahan peraturan pemerintah pp nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom. Tahun 1974 nomor 64, tambahan lembaran negara nomor 3045. Nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional presiden republik indonesia, menimbang. Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Pada tahun 2003, presiden indonesia mengeluarkan instruksi presiden nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan egovernment.

Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan. Instruksi presiden nomor 5 tahun 2004 pusat data hukumonline. Pembagian urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang terarah dan tidak tumpang tindih. Undangundang nomor 27 tahun 2003 teritang panas bumi lembaran negara republik indonesia tahun 2003 nomor 115, tanibahan lembaran negara republik indonesia nomor 4327. Ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama tanggal. Nomor 002puui2003 tanggal 21 desember 2004 berita negara republik indonesia nomor 1 tahun 2005. Penyelesaian tindak lanjut temuantemuan pemeriksaan itjen, bpkp, dan bpk 39. Evaluasi kinerja pptkis pencabutan izin pptkis yang tidak memenuhi persyaratan undangundang nomor 39 tahun 2004 desember 2006 menakertrans. Undangundang nomor 36 tahun 2004 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2005 lembaran negara republik indonesia tahun 2004. Database peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan jdih di lingkungan bpk ri. Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis. Nomor 5 tahun 2010 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2010 2014 dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang.

Undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara nomor 4437. Intruksi presiden inpres, 1 2004, pelaksanaan operasi terpadu dalam. Undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4437. Pedoman penyelenggaraan sistem data gender dan anak dimaksudkan. Uu no 25 th 2004 ttg sistem perencanaan pembangunan nasional compiled by. Nomor 5 tahun 2015 tentang kebijakan pengadaan gabahberas dan penyaluran beras oleh pemerintah presiden republik indonesia, dalam rangka stabilisasi ekonomi nasional, melindungi tingkat pendapatan petani, stabilisasi harga beras, pengamanan cadangan beras pemerintah, dan penyaluran beras untuk keperluan yang ditetapkan oleh pemerintah serta. Uu no 5 th 2004 ttg perubahan atas uu no 14 th 1985 ttg mahkamah agung compiled by. Rpjm daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada rpjp daerah dan. Pres iden republik indonesia 3instruksi presiden ini mulai berlaku pada salinan aslinya kementerian sekretariat nbgara indonesia bidang hukum dan gundangan, ilvanna djaman. Undangundang nomor 5 tahun 1974 tentang pokokpokok pemerintahan di daerah lembaran negara tahun 1974 nomor 38, tambahan lembaran negara nomor 3037. Uncac perpres 55 tahun 2012 aksi kl dan pemda uu no 7 tahun 2006 permen ppn no 1 tahun 20 inpres 120 10 inpres 22014 inpres 72015 indonesia meratifikasi konvensi ppb anti korupsi united nations convention against corruption melalui uu no. Undangundang nomor 25 tahun 2000 tentang program pembangunan. Pencabutan peraturan menteri lingkungan hidup republik indonesia nomor 5 tahun 2014 tentang baku mutu air limbah dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri lingkungan hidup republik indonesia, menimbang.

Pasal 4 ayat 1 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Undangundang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 60, tambahan lembaran negara nomor 3839. Undangundang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan penibangunan nasional lenibaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran negara republik indonesia nornor. Begitu juga dengan bisnis perkapalan di indonesia yang sedang booming akibat penerapan azas cabotage. Selain itu, anda juga dapat berlangganan layanan premium dari. Intensifikasi tindakantindakan preventif oleh itjen 37. Nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan egovernment presiden republik indonesia, menimbang. Keberadaan asas fiksi hukum, telah dinormakan di dalam penjelasan pasal 81 ketentuan undangundang nomor 12 tahun 2011 tentang peraturan perundangundangan yakni dengan diundangkannya peraturan perundangundangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya. Undangundang nomor 38 tahun 2o04 tentang jalan lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 2, tambahan. Undangundang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 72, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3848. Jakarta, kompas dalam upaya memberdayakan industri pelayaran nasional, presiden susilo bambang yudhoyono mengeluarkan instruksi presiden nomor 5 tahun 2005. Penerbitan surat ijin pelaksana penempatan tenaga kerja indonesia sipptki untuk pptkis yang badan hukumnya. Masa bakti keanggotaan konsil kedokteran indonesia adalah 5 lima tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 satu kali masa jabatan berikutnya.

Kepada seluruh pejabat pemerintah yang termasuk dalam kategori. Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas undangundang nomor 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Penyelenggara negara sesuai undangundang nomor 28 tahun. Instruksi 5 instruksi presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan. Unduh sebagai pdf, txt atau baca online dari scribd. Undangundang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran negara nomor 4438.

Bagian terbesar orang indonesia yang berlibur ke luar negeri adalah kelompok usia produktif. Penegasan bahwa setiap tenaga kerja dapat bekerja di seluruh wilayah ri sesuai pasal 4 dan 5 uu no tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Instruksi presiden nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang badan nasional sertifikasi profesi presiden republik indonesia, menimbang. Disamping tugas pokoknya sendiri sebagaimana diatur dalam keputusan presiden nomor 103 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan keputusan presiden nomor 46 tahun.

Nomor 5 tahun 2002 presiden republik indonesia, menimbang. Undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan. Korupsi tahun 2004 2009 berkoordinasi dengan menterikepala lembaga pemerintah non departemen terkait dan unsur masyarakat serta komisi pemberantasan korupsi. Untuk mengetahui lebih detail mengenai hal ini, kita mengundang biro klasifikasi indonesia untuk mempresentasikan implementasi inpres no. Nasional propenas tahun 2000 2004 lembaran negara republik. Pasal 17 1 anggota konsil kedokteran indonesia sebelum memangku jabatan. Peraturan dan perundangan tentang korupsi mahalipan. Kami memasang iklan pada konten yang anda ingin jelajahi. Intruksi presiden inpres, 5 2019, penghentian pemberian izin baru dan.

Undangundangan nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah lembaran negara tahun 1999 nomor 72, tambahan lembaran negara nomor 3848. Tidak ada lagi hambatan yang bersifat regulatif bagi umkm untuk merekrut tenaga kerja dari daerah lain. Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Nomor 60, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3839. Nomor 7 tahun 2017 tentang pengambilan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di tingkat kementerian negara dan lembaga pemerintah presiden republik indonesia, dalam rangka mewujudkan tertib organisasi pemerintahan khususnya untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas pemerintahan dalam. Undangundang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 5, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4355. Intensifikasi dan ekstensifikasi pemeriksaan oleh itjen, bpkp, dan bpk 38. Nomor 17 tahun 2011 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2012 presiden republik indonesia, dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, dengan ini. Inpres nomor 5 tahun 2005 tentang pemberdayaan industri. Di era pemerintahan presiden susilo bambang yudhoyono, beberapa bulan setelah dilantik, pada tanggal 9 desember 2004, diterbitkan instruksi presiden nomor 5 tahun 2004 inpres no. Menyiapkan rumusan kebijakan dalam rangka penyusunan. Strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi. Nomor 5 tahun 2006 tentang kebijakan energi nasional dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang.